KONSERVASI ARSITEKTUR DAN STUDI KASUS BANGUNAN KONSERVASI ARSITEKTUR

KONSERVASI ARSITEKTUR

Menurut Wikipedia, konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris, Conservation yang artinya pelestarian atau perlindungan. Sedangkan menurut ilmu lingkungan, Konservasi adalah :

  1. Upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya.
  2. Upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam

Di Indonesia, berdasarkan peraturan perundang-undangan, Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Cagar alam dan suaka margasatwa merupakan Kawasan Suaka Alam (KSA), sementara taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Cagar alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Suaka margasatwa mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwanya.

Taman nasional mempunyai ekosistem asli yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman hutan raya untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Taman wisata alam dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Itulah pengertian konservasi. Lalu bagaimana konservasi dari segi arsitektur? Pengertian Konservasi Arsitektur adalah penyelamatan suatu obyek/bangunan sebagai bentuk apreasiasi pada perjalanan sejarah suatu bangsa, pendidikan dan pembangunan wawasan intelektual bangsa antar generasi.

Theodore Roosevelt (1902) merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep konservasi. Konservasi yang berasal dari kata conservation yang terdiri atas kata con (together) dan servare (keep/save) yang memiliki pengertian tentang upaya memelihara apa yang kita punya (keep/save what you have), namun secara bijaksana (wise use).

Pada awalnya konsep konservasi terbatas pada pelestarian benda – benda/monumen bersejarah (biasa disebut preservasi). Namun konsep konservasi tersebut berkembang, sasarannya tidak hanya mencakup monumen, bangunan atau benda bersejarah melainkan pada lingkungan perkotaan yang memiliki nilai sejarah serta kelangkaan yang menjadi dasar bagi suatu tindakan konservasi.

Menurut Sidharta dan Budihardjo (1989), konservasi merupakan suatu upaya untuk melestarikan bangunan atau lingkungan, mengatur penggunaan serta arah perkembangannya sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa mendatang sedemikian rupa sehingga makna kulturalnya akan dapat tetap terpelihara.

Menurut Danisworo (1991), konservasi merupakan upaya memelihara suatu tempat berupa lahan, kawasan, gedung maupun kelompok gedung termasuk lingkungannya. Di samping itu, tempat yang dikonservasi akan menampilkan makna dari sisi sejarah, budaya, tradisi, keindahan, sosial, ekonomi, fungsional, iklim maupun fisik (Danisworo, 1992). Dari aspek proses disain perkotaan (Shirvani, 1985), konservasi harus memproteksi keberadaan lingkungan dan ruang kota yang merupakan tempat bangunan atau kawasan bersejarah dan juga aktivitasnya.

Dalam Burra Charter konsep konservasi adalah semua kegiatan pelestarian sesuai dengan kesepakatan yang telah dirumuskan dalam piagam tersebut. Konservasi adalah konsep proses pengelolaan suatu tempat atau ruang atau obyek agar makna kultural yang terkandung didalamnya terpelihara dengan baik. Pengertian ini sebenarnya perlu diperluas lebih spesifik yaitu pemeliharaan morfologi (bentuk fisik) dan fungsinya. Kegiatan konservasi meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan sesuai dengan kondisi dan situasi lokal maupun upaya pengembangan untuk pemanfaatan lebih lanjut. Bila dikaitkan dengan kawasan maka konservasi kawasan atau sub bagian kota mencakup suatu upaya pencegahan adanya aktivitas perubahan sosial atau pemanfaatan yang tidak sesuai dan bukan secara fisik saja.

Konservasi dengan demikian sebenarnya merupakan pula upaya preservasi namun dengan tetap memanfaatkan kegunaan dari suatu tempat untuk menampung/memberi wadah bagi kegiatan yang sama seperti kegiatan asalnya atau bagi kegiatan yang sama sekali baru sehingga dapat membiayai sendiri kelangsungan eksistensinya. Dengan kata lain konservasi suatu tempat merupakan suatu proses daur ulang dari sumber daya tempat tersebut.

Sasaran Konservasi

  1. Mengembalikan wajah dari obyek pelestarian
  2. Memanfaatkan obyek pelestarian untuk menunjang kehidupan masa kini
  3. Mengarahkan perkembangan masa kini yang diselaraskan dengan perencanaan masa lalu, tercermin dalam obyek pelestarian
  4. Menampilkan sejarah pertumbuhan lingkungan kota, dalam wujud fisik tiga dimensi lingkup kegiatan

 

Skala/Lingkup Konservasi

  1. Lingkungan Alami (Natural Area)
  2. Kota dan Desa (Town and Village)
  3. Garis Cakrawala dan Koridor pandang (Skylines and View Corridor)
  4. Kawasan (Districts)
  5. Wajah Jalan (Street-scapes)
  6. Bangunan (Buildings)
  7. Benda dan Penggalan (Object and Fragments)

 

Manfaat Konservasi

  1. Memperkaya pengalaman visual
  2. Memberi suasana permanen yang menyegarkan
  3. Memberi kenyamanan psikologis
  4. Mewariskan arsitektur
  5. Asset komersial dalam kegiatan wisata internasional

 

STUDI KASUS BANGUNAN KONSERVASI ARSITEKTUR

Konservasi Santa Croce di Florence, Italia

Gerakan revolusi menyebabkan reaksi yang kuat juga di Italia dalam bentuk Counter Reformasi, yang dimulai pada 1530-an dan secara bertahap datang untuk mempengaruhi perubahan gereja yang ada bangunan mengikuti ‘Pedoman’ dari Dewan Trent setelah tahun 1563.

1

Fasad lama Santa Croce

Kebutuhan untuk mereformasi rencana gereja telah ada sebelumnya, tapi sekarang tindakan itu diambil lebih tegas dan dampaknya dalam renovasi gereja abad pertengahan sebenarnya dapat dilihat sebanding dengan apa yang terjadi kemudian di negara – negara utara, terutama di Inggris selama abad kedelapan belas.

Interior yang membuka, rood screen (dinding pemisah antara tempat duduk jemaat dengan kapel) dan hambatan lainnya telah dihapus dan kapel diletakkan ulang menjadi salah satu perubahan terbesar dalam renovasi gereja di negara – negara Eropa, contohnya Gereja Santa Croce yang direnovasi oleh Giorgio Vasari pada saat itu.

2

Denah sebelum diubah

3

Denah sesudah diubah 

 

Perawatan dan pemulihan Santa Croce tetap berlangsung hingga abad ke – 20. Pada tahun 2005, perawatan pada fasad gereja tersebut dilakukan dengan tetap mempertahankan keaslian fasad pada bangunan.

4

Kemudian pada tahun 2008, pembersihan dan perawatan jendela kaca patri di kapel utama yaitu dengan membersihkan dan menghilangkan semua noda yang ada pada jendela dan mengembalikan warna pada jendela kaca patri tersebut sehingga terlihat seperti baru. Pada 2011, peremajaan pada bagian kapel yaitu lukisan dinding / mural “Stories of The True Cross” karya Agnolo Gaddi.

5

6

 

Konservasi Heritage Factory Outlet, Bandung

Nama Bangunan Lama          : British Institute

Nama Bangunan Baru            : Heritage Factory Outlet –Bandung

Alamat                                        : Jl Martadinata No.63, Bandung

7

 

Heritage yang merupakan bekas gedung British Institute ini dibangun antara 1895 – 1900 atau pada 1898 dengan gaya Belanda Klasik (Art Deco), memiliki kolom dorik yang khas. Hingga kini arsitek yang merancang bangunan itu belum diketahui. Bangunan, awalnya bekas rumah dinas direktur Gouvernements Bedrijven atau Gedung Sate. Heritage Factory Outlet, satu dari bangunan cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan keberadaannya di Kota Bandung dengan arsitektur klasik yang masih utuh. Pilar ioniknya menjadi ciri khas dengan seni arsitektur yang tinggi. Tampak dari depan, eksterior bangunan menampilkan empat pilar utama yang menyangga kubah pendek setengah lingkaran, sebagai pintu masuk. Kubah itu memiliki corak lingkaran, di bawahnya kolom – kolom tinggi yang ditopang banyak pilar.

8

Gedung Heritage Factory tahun 80-an

Gedung memilki bagian sayap dengan desain melingkar di samping sama seperti bangunan Gedung Merdeka. Sayap gedung sekarang dipergunakan sebagai Heritage Food Market dan kafe Mama Kitchen. Bagian sayap kanan merupakan penyambung dengan gedung lain, yaitu Cascade yang memiliki konsep arsitektur bergaya modern. Interior bangunan Heritage masih mempertahankan gaya klasik dengan dinding bercat putih dan bersalur batu bata berukuran besar. Setelah menjadi Factory Outlet, dinding dihiasi foto-foto repro dari bangunan-bangunan tua di Kota Bandung. Bagian dalam bangunan terdiri atas dua lantai semi – terbuka yang digunakan untuk memajang aneka produk pakaian. Heritage dapat dikatakan sebagai salah satu market leader Factory Outlet yang pertama di Kota Bandung.

9

Mulai diinisiasi pada 1999 dan buka pada 2000, menjual aneka produk pakaian dari dalam dan luar negeri. Heritage memiliki halaman parkir yang luas dan pepohonan yang cukup rindang sebagai nilai tambah. Factory Outlet lain yang berdekatan dengan Heritage adalah STAMP Factory Outlet yang berciri khas kantor POS. Konsep belanja yang diusung Heritage Factory Outlet adalah One Stop Shopping, di mana tidak hanya memajang etalase penuh tumpukan barang, tetapi melalui sentuhan rekreatif yang dapat memanjakan mata pengunjung. Barang yang dijual tidak hanya pakaian, tetapi ada berbagai aksesoris, kerajinan tangan, home living, pernak-pernik dan food market yang mendorong Kota Bandung sebagai salah satu tujuan wisata belanja.

10

Salah satu interior Heritage Factory Outlet

11

Heritage Factory Outlet sekarang

Bangunan Konservasi Santa Croce merupakan konservasi yang tetap mempertahankan fungsi asli dan fasad asli bangunan walaupun terjadi perubahan pada pola dan tata letak ruang sedangkan bangunan Heritage Factory Outlet merupakan hasil konservasi dimana bangunan berubah fungsi namun tetap mempertahankan struktur maupun fasad bangunan. Pada dasarnya, kedua bangunan tersebut tetap mempertahankan bentuk asli bangunan sehingga nilai sejarah yang ada di dalamnya tidak hilang. Dengan adanya konservasi pada kedua bangunan tersebut memiliki tidak hanya nilai sejarah tapi juga nilai keagamaan dan nilai komersial dimana masyarakat sekitarnya dapat ikut menikmati bangunan tersebut.

 

Ditulis untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Konservasi Arsitektur

Referensi :

https://id.wikipedia.org/wiki/Konservasi

https://wikimelo.wordpress.com/2016/08/04/pengertian-konservasi-arsitektur/

https://finifio.wordpress.com/2016/06/04/apa-itu-konservasi-arsitektur/

koentjoro7.blogspot.com/2013/04/pengertian-konservasi-arsitektur.html

urbanpages.wordpress.com/pelaksanaan-konservasi-dalam-arsitektur/

repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/49557/4/Chapter%20II.pdfsantacroceopera.it/en/ArchitetturaEArte_Restauri.aspx

https://id.wikipedia.org/wiki/Konservasi

http://ocw.gunadarma.ac.id/course/civil-and-planning-engineering/study-program-of-architectural-engineering-s1/konservasi-arsitektur/pengertian-konservasi

http://lapanpuluhan.blogspot.co.id/2008/08/bandung-di-kala-80.html

http://rbjose.blogspot.co.id/2014/04/melindungibangunan-konservasi-di-jl.html

https://winnerfirmansyah.wordpress.com/category/konservasi-arsitektur/

http://info.pikiran-rakyat.com/direktori/benda-cagar-budaya/kota-bandung/heritage

Iklan

Kritik Arsitektur : Perancangan Pasif Untuk Bangunan Hemat Energi, New Media Tower

Pada bangunan gedung, sistem pengguna energi dapat dikelompokkan pada empat pengguna energi terbesar yaitu : Sistem AC, Sistem pencahayaan, sistem transportasi gedung dan peralatan kantor plus lainnya. Efisiensi energi adalah penggunaan atau pemakaian energi secara hemat dan terkontrol agar tidak terjadi krisis kekurangan energi. Sehingga sekarang ini, isu bangunan hemat energi selalu muncul sebagai solusi dari krisis energi yang terjadi. Para arsitek di Barat memulai langkah merancang bangunan hemat energi sejak krisis energi tahun 1973, sementara hingga kini (30 tahun sejak krisis energi di negara Barat) belum juga muncul pemikiran ke arah itu di kalangan arsitek Indonesia. Penghematan energi melalui rancangan bangunan mengarah pada penghematan penggunaan listrik, baik bagi pendinginan udara, penerangan buatan, maupun peralatan listrik lain serta suhu di dalam bangunan dimana ini berkaitan dengan jumlah panas matahari yang diterima oleh bangunan. Dengan strategi perancangan tertentu, bangunan dapat memodifikasi iklim luar yang tidak nyaman menjadi iklim ruang yang nyaman tanpa banyak mengonsumsi energi listrik dan panas yang berlebihan.

Penghematan atau pengefisiensi energi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara aktif dan pasif. Dalam rancangan aktif, energi matahari dikonversi menjadi energi listrik sel solar, kemudian energi listrik inilah yang digunakan memenuhi kebutuhan bangunan. Dalam perancangan secara aktif, secara simultan arsitek juga harus menerapkan strategi perancangan secara pasif. Tanpa penerapan strategi perancangan pasif, penggunaan energi dalam bangunan akan tetap tinggi apabila tingkat kenyamanan termal dan visual harus dicapai.

Perancangan pasif merupakan cara penghematan energi melalui pemanfaatan energi matahari secara pasif, yaitu tanpa mengonversikan energi matahari menjadi energi listrik. Rancangan pasif lebih mengandalkan kemampuan arsitek bagaimana rancangan bangunan dengan sendirinya mampu “mengantisipasi” permasalahan iklim luar.

Perancangan pasif di wilayah tropis basah seperti Indonesia umumnya dilakukan untuk mengupayakan bagaimana pemanasan bangunan karena radiasi matahari dapat dicegah, tanpa harus mengorbankan kebutuhan penerangan alami. Sinar matahari yang terdiri atas cahaya dan panas hanya akan dimanfaatkan komponen cahayanya dan menepis panasnya. Salah satu aspek dari perancangan pasif untuk penghematan energi bangunan adalah teknologi fasad yang sekarang ini dikenal dengan Double Skin Facade.

Double skin facade adalah sebuah sistem kulit bangunan yang terdiri dari dua kulit yang ditempatkan pada fasad bangunan yang memiliki rongga udara untuk mengalirkan udara di dalamnya sehingga menjaga kenyamanan termal di dalam ruangan. Ventilasi angin yang melewati rongga-rongga tersebut berupa angin alami atau sistem penghawaan buatan yang diletakkan diantara rongga tersebut. Selain sistem penghawaan, double skin facade dapat mengurangi sinar matahari yang akan masuk ke dalam ruangan.

Di Indonesia, salah satu gedung yang terkenal dengan teknologi ini adalah New Media Tower (NMT), Universitas Multimedia Nusantara. Teknologi fasad ganda pada gedung NMT menggunakan bahan aluminium panel berlubang pada lapisan terluar yang hanya dapat dimasuki 27 % cahaya matahari langsung ke dalam bangunan. Dalam studi kasus NMT bahan ini dapat mengurangi panas hingga 70 % dengan ketebalan sekitar 0,5 cm sehingga dapat mengurangi penggunaan pendingin ruangan (AC). DSF yang dapat mengurangi panas ini tentu membuat suhu luar dengan suhu didalam bangunan berbeda. Studi yang dilakukan pada NMT menunjukan pada saat suhu luar sebesar 31o C, setelah melewati DSF menjadi 28o C dan suhu ruangan yang melewati kaca ruangan mencapai 25o C. Sebesar 65% dari bangunan (ruangan kelas, area publik dan koridor) memiliki ventilasi natural dan tidak memerlukan penghawaan buatan, sehingga energi bangunan dapat berkurang hingga 40%. Bangunan ini hanya membutuhkan energi listrik sebesar 82.82 W/m2 dibandingkan dengan bangunan biasanya yang menggunakan penghawaan buatan yang membutuhkan sekitar 125 W/m2, membuat New Media Tower menghemat energi sekitar 53.25 kW/m2 per tahunnya.

13129728_1600286800287841_224180856_n

Penerapan teknologi fasad ini menjadi salah satu contoh bentuk respon perancang dalam mengantisipasi kondisi iklim luar yang berkaitan dengan suhu yang termasuk kedalam perancangan pasif. Disamping ada bentuk – bentuk respon lain dalam perancangan seperti material, bentuk bangunan, orientasi bangunan dan lainnya. Perancangan secara pasif mendorong arsitek “lebih kreatif” dan “lebih peka” terhadap kondisi lingkungannya dan permasalahan yang dihadapi perancangannya tanpa mengesampingkan bentuk perancangan aktif sehingga keduanya dapat secara simultan menciptakan bangunan hemat energi.

LANGGAM DAN KEUNIKAN INCHEON TRI BOWL

Incheon Tri Bowl dimulai dengan ide yang melawan pikiran umum tentang arsitektur. Hal ini terdiri dari lantai melengkung dengan atap datar bukannya lantai datar dengan atap melengkung seperti arsitektur pada umumnya.

bowl 1

Penggunaan lampu LED menyatu dengan langit-langit, membuat penampilan yang berbeda, sehingga memberikan informasi yang komunikatif dari waktu ke waktu.

Penggunaan floating structure (struktur terapung) membuat seolah-olah bangunan mengambang, yang membuat refleksi tersendiri di air kolam. Dengan menggunakan struktur Floating pengunjung akan masuk melalui jembatan panjang.

Arsitekturnya merupakan  figurasi dari langit, laut dan darat yang mewakili karakteristik daerah dalam bentuk tiga mangkuk terhubung. Tri-Bowl ini mencerminkan tiga kebanggaan kota Incheon yaitu Langit (bandara), Laut (Pelabuhan), dan Tanah (area luas jaringan transportasi), serta wilayah Songdo, Chengna, dan Yeongjong.

bowl 8

Gaya arsitektur modern Incheon Tri Bowl terlihat dari interior yang menggunakan bahan transparan dan juga struktur ringan, dipisahkan dengan cangkang.  Pada interior Tri Bowl juga lebih mendominasi pada elemen kayu dan lampu neon lebih terlihat modern dengan kaca kaca di sekitarnya. Pada bagian plafon di expos struktur ringan agar terlihat lebih menarik juga. Interion Tri-Bowl juga mengikuti bentuk dari Tri-Bowl itu sendiri dengan bentuk yang melengkung lengkung bebas. Finishing eksterior terbuat dari beton ekspos pada bagian bawah shell, sedangkan bagian atas shell menggunakan panel-panel aluminium membuat Incheon Tri Bowl termasuk bangunan modern.

 

 

Referensi

http://www.archdaily.com/190720/incheon-tri-bowl-iarc-architects

https://thepomnechy.wordpress.com/2013/09/02/tri-bowl-songdo-central-park-incheon-korea/

http://massghozi.blogspot.co.id/2016/04/interior-incheon-tri-bowl-tugas.htmlh

ttp://www.archdaily.com/190720/incheon-tri-bowl-iarc-architects

 

HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN

  1. Pranata pembangunan terdiri dari suatu system dan organisasi, jelaskan masing-masing!

Sebagai sebuah sistem dapat diartikan sekumpulan aktor/stakeholder dalam kegiatan membangun (pemilik, perencana, pengawas dan pelaksana) yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lain serta memiliki batas-batas yang jelas untuk mencapai satu tujuan.

Sebagai suatu perkumpulan/organisasi maka dapat diartikan sebagi perkumpulan ( kelompok) yang memiliki hubungan yang bergantung pada tujuan akhir yang sering dinyatakan dengan kontrak.

 

  1. Apa hubungan antara owner, Konsultan dan Kontraktor, Jelaskan!

bagan.jpg

KONTRAKTUAL merupakan hubungan profesional yang didasarkan atas kesepakatn-kesepakatan dalam suatu kontrak yang menuntut adanya keahlian profesi masing-masing sesuai bidang.

KOORDINASi merupakan tujuan untuk mewujudkan keinginan pengguna jasa, yang secara teknik dapat diukur melalui efisiensi dan efektivitas dari kalitas produk yang dihasilkan.

Owner dengan Konsultan QS (Quantity Surveyor)

           Konsultan QS mengatur kontrak dengan kontraktor maupun konsultan. bernegosiasi dengan penyedia jasa (kontraktor dan konsultan) berisikan tentang biaya, waktu pelaksanaan, tugas dan tanggung jawab.

Owner dengan Konsultan Perencana

           Konsultan perencana merencanakan dan mendisain secara keseluruhan. Konsultan Perencana wajib menunjukkan perencanaan bangunan kepada owner

Owner dengan Kontraktor

           Kontraktor wajibmelaksanakan pekerjaan proyek dengan baik dan hasil yang memuaskan, mampu dipertanggung jawabkan kepada owner. Sebaliknya owner membayar biaya dalam dokumen kontrak kepada Kontraktor.

Kontraktor dengan Konsultan Perencana

           Kontraktor wajib melaksanakan pembangunan proyek tersebut dengan mengacupada desain rencana yang dibuat oleh Konsultan Perencana. Jika terjadi hal-hal yang akan merubah perencanaan, maka dikonsultasikan kepada Konsultan Perencana.

 

  1. Berikan contoh kerjasama antara pelaku pembangunan beserta tugas dan kewajiban masing-masing!

SURAT PERJANJIAN TENTANG

PEKERJAAN PEMBANGUNAN KIOS DAN RUMAH KOS

DI JL. PARANGLIRIS RAYA

TEGALREJO – SONDAKAN – LAWEYAN – S O L O

Pada hari ini Senin, tanggal 20, bulan Juni, tahun duaribu sebelas (20-6-2011), yang bertanda tangan dibawah ini :

  1. Nama : Anastasia Esthe Pontjo Sarwendah

Alamat  : Fajar Indah AD 2/3 Baturan – Colomadu – Karanganyar

Phone : 08164278946

Bertindak atas nama perorangan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama,

2. Nama : Harry Suswanto

Alamat  : Jl. Parang Liris Raya 14 Tegalrejo – Sondakan – Laweyan –                            Solo

Phone : 0816674393

Bertindak atas nama perusahaan CV. Dutamas Sakti, sebagai pemborong tenaga kerja dan bahan material, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua,

Pihak Pertama telah menyetujui dan memberikan tugas kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah tinggal yang berlokasi di Jl. Parangliris Raya, tegalrejo, Sondakan, Laweyan, Solo.

Pihak Kedua telah menyetujui melaksanakan pekerjaan tersebut yang diberikan oleh Pihak Pertama.

Kedua belah pihak sepakat dalam hubungan kerja ini mengikuti syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

LINGKUP PEKERJAAN

  1. Lingkup pekerjaan yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua adalah sesuai dengan gambar kerja, volume, specifikasi, serta RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang telah disepakati bersama, yang mana akan dilampirkan juga pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh pihak kedua di sebalik perjanjian ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
  2. Pekerjaan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan jumlah atau volume pekerjaan dan spesifikasi bahan yang telah disetujui kedua belah pihak.

PASAL 2

BIAYA DAN VOLUME PEKERJAAN

  1. Biaya pekerjaan ini adalah sejumlah Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah)atau dengan jumlah volume sesuai gambar yang telah ditanda tangani (disetujui) kedua pihak (biaya ini diluar biaya perijinan dan pajak apabila ada).
  2. Adapun cara pembayarannya akan dibayarkan sesuai termin yaitu sebagai berikut :
  3. Ketika surat perjanjian ini ditanda tangani akan dibayar 25% atau sebesar Rp.102.500.000,-
  4. Ketika akan didilaksanakan pekerjaan atap baja ringan dan pasang genteng  akan dibayar 25% atau sebesar Rp. 102.500.000,-
  5. Ketika akan dimulai pekerjaan pasangan keramik akan dibayar 25%atau sebesar Rp. 102.500.000,-
  6. Ketika akan dimulai pekerjaan pengecatan dan politur akan dibayar20%atau sebesar  Rp. 82.000.000,-
  7. Ketika penyerahan kunci akan dibayar 5% atau sebesar Rp. 20.500.000,-

PASAL 3

PEKERJAAN TAMBAH KURANG

Jika Pihak Pertama berkehendak akan mengadakan perubahan segi desain, gambar yang mengakibatkan penambahan atau pengurangan pekerjaan maka harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Pihak Kedua, dan diperhitungkan biayanya serta dibuat suatu addendum (perjanjian tambahan) yang ditanda tangani kedua pihak.

 PASAL 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAKAN DAN PEMELIHARAAN

  1. Masa pelaksanaan pekerjaan dimulai setelah penandatanganan surat perjanjian ini dan berakhir paling lambat tanggal 20 Desember 2011 atau selama 6 (enam) bulan dengan catatan bahwa 1 minggu sebelumnya secara garis besar pekerjaan tersebut sudah dapat dikatakan selesai dan bila belum selesai Pihak Kedua akan dikenai denda sebesar 1 o/oo (satu permil) dari jumlah harga kontrak terhadap setiap hari keterlambatan penyerahan pekerjaan dan/atau jumlah denda paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah harga kontrak.
  2. Demikian juga mengenai keterlambatan pembayaran oleh Pihak Pertama akan dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu permil) dari nilai termin yang diajukan terhadap setiap hari keterlambatan dan/atau jumlah denda paling tinggi sebesar 5% dari nilai termin yang diajukan, dengan catatan bahwa denda ini berlaku setelah 1 (satu) minggu tagihan tersebut diajukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
  3. Masa pemeliharaan (retensi) adalah selama 3 bulan, terhitung dari serah terima kunci

 PASAL 5

BAHAN, ALAT DAN GAMBAR

Bahan-bahan, alat-alat dan gambar serta segala sesuatunya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan tersebut akan disediakan oleh Pihak Kedua, kecuali apabila ada bahan/alat/gambar yang disediakan oleh Pihak Pertama, yang mana akan disebutkan dalam lampiran.

Apabila ada keterlambatan pengiriman bahan/alat/gambar dari Pihak Pertama yang mana mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pasal 4 dan lebih jauh mengakibatkan membengkaknya biaya lainnya, maka biaya-biaya keterlambatan/pembengkakan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama, besarnya biaya yang diakibatkan oleh keterlambatan ini akan dihitung oleh Pihak Kedua dan dilaporkan/ditagihkan kepada Pihak Pertama.

 PASAL 6

FORCE MAJEURE

Yang dimaksud dengan force majeure dalam Perjanjian ini adalah hal-hal diluar kemampuan Kedua Belah Pihak yang mengakibatkan tidak terlaksananya Isi Perjanjian ini seperti; bencana alam (banjir, gempa bumi, angin topan, petir), huru hara, kebakaran yang diakibatkan oleh tetangga, perang atau kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam bidang moneter (seperti kenaikan BBM, dan lain-lain) maka eskalasi atau kenaikannya akan dibicarakan oleh para pihak.

Keadaan force majeure seperti dimaksud pada ayat diatas, tidak dapat menjadi alasan PIHAK PERTAMA untuk pembatalan Perjanjian ini dan untuk kelanjutan pembangunanya akan dibicarakan oleh para pihak.

PASAL 7

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur dalam surat perjanjian tambahan yang keseluruhannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Demikian surat perjanjian ini dibuat rangka 2 (dua) bermeterai cukup, mengikat kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

 

PIHAK PERTAMA                                                               PIHAK KEDUA

 

____________________                                      HARRY SUSWANTO  (Pemilik)

 

  1. Sebutkan 4 unsur dari hukum pranata pembangunan dan jelaskan!

A. MANUSIA

Unsur pokok dari pembangunan yang paling utama adalah manusia. Karena manusia merupakan sumber daya paling utama dalam menentukan pengembangan pembangunan.

B. SDA

Sumber daya alam merupakan faktor penting dalam pembangunan yang mana sebagai sumber utama dalam pembuatan bahan material untuk proses pembangunan.

C. MODAL

Modal faktor penting untuk mengembangkan aspek pembangunan dalam suatu daerah. Apabila semakin banyak modal yang tersedia semakin pesat pembangunan suatu daerah.

D. TEKNOLOGI

Teknologi saat ini menjadi faktor utama dalam proses pembangunan. Dengan teknologi dapat mempermudah, mempercepat proses pembangunan.

 

  1. Undang-undang apa saja yang berhubungan dengan hukum pranata pembangunan. Berikan 3 saja dan jelaskan!

A. Undang-Undang NO.4 tahun 1992 tentang Perumahan & Pemukiman. Dalam Undang – Undang ini terdapat 10 BAB (42 pasal) antara lain yang mengatur tentang :

1. Ketentuan Umum ( 2 pasal )
2. Asas dan Tujuan (2 pasal )
3. Perumahan ( 13 pasal )
4. Pemukiman ( 11 pasal )
5. Peran Serta Masyarakat ( 1 pasal )
6. Pembinaan (6 pasal )
7. Ketentuan Piadana ( 2 pasal )
8. Ketentuan Lain – lain ( 2 pasal )
9. Ketentuan Peralihan ( 1 pasal )
10. Ketentuan Penutup ( 2 pasal )

Pada Bab 1 berisi antara lain :
1. Fungsi dari rumah
2. Fungsi dari Perumahan
3. Apa itu Pemukiman baik juga fungsinya
4. Satuan lingkungan pemukiman
5. Prasarana lingkungan
6. Sarana lingkungan
7. Utilitas umum
8. Kawasan siap bangun
9. Lingkungan siap bangun
10. Kaveling tanah matang
11. Konsolidasi tanah permukiman

Bab 2 Asas dan Tujuan, isi dari bab ini antara lain : Penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan penataan perumahaan dan pemukiman :
• Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar                  manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan              rakyat
• Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan    yang sehat, aman, serasi, dan teratur
• Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk            yang rasional
• menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan                  bidang-bidang lain.

Bab 3 Perumahan, isi bab ini antara lain :
• hak untuk menempati /memiliki rumah tinggal yang layak
• kewajiban dan tanggung jawab untuk pembangunan perumahan dan            pemukiman
• pembangunan dilakukan oleh pemilik hak tanah saja
• pembangunan yang dilakukan oleh bukan pemilik tanah harus dapat            persetuan dari pemilik tanah / perjanjian
• kewajiban yang harus dipenuhi oleh yang ingin membangun rumah /            perumahan
• pengalihan status dan hak atas rumah yang dikuasai Negara
• Pemerintah mengendalikan harga sewa rumah
• Sengketa yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan rumah            diselesaikan melalui badan peradilan
• Pemilikan rumah dapat beralih dan dialihkan dengan cara pewarisan

Bab 4 Permukiman, isi bab ini antara lain :
• Pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui pembangunan     kawasan permukiman skala besar yang terencana
• tujuan pembangunan permukiman
• Pelaksanaan ketentuandilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang        wilayah
• Program pembangunan daerah dan program pembangunan sektor                  mengenai prasarana, sarana lingkungan, dan utilitas umum
• Penyelenggaraan pengelolaan kawasan siap bangun dilakukan oleh                badan usaha milik Negara
• kerjasama antara pengelola kawasan siap bangun dengan BUMN
• Di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan siap bangun Pemerintah          memberikan penyuluhan dan bimbingan, bantuan dan kemudahan
• ketentuan yang wajib dipenuhi oleh badan usaha dibidang pembangunan    perumahan
• tahap – tahap yang dilakukan dalam pembangunan lingkungan siap              bangun
• kegiatan – kegiatan untuk meningkatkan kualitas permukiman

Bab 5 Peran serta masyarakat, isi bab ini antara lain :
• hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pembangunan        perumahan / permukiman
• keikutsertaan dapat dilakukan perorangan / bersama

Bab 6 Pembinaan, isi bab ini antara lain :
• bentuk pembinanaan pemerintah dalam pembangunan
• pembinaan dilakukan pemerintah di bidang perumahan dan pemukiman
• Pembangunan perumahan dan permukiman diselenggarakan                          berdasarkan rencana tata ruang wilayah perkotaan dan rencana tata              ruang wilayah

Bab 7 Ketentuan Pidana, isi bab ini antara lain :
• hukuman yang diberikan pada yang melanggar peraturan dalam pasal 7      baik disengaja ataupun karena kelalaian.
• dan hukumannya dapat berupa sanksi pidana atau denda.

Bab 8 Ketentuan Lain-lain, isi bab ini antara lain :
• Penerapan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36              tidak menghilangkan kewajibannya untuk tetap memenuhi ketentuan        undang-undang ini.
• Jika kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak dipenuhi           oleh suatu badan usaha di bidang pembangunan perumahan dan                   permukiman, maka izin usaha badan tersebut dicabut.

Bab 9 Ketentuan Peralihan, isi bab ini antara lain :
• Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan                  pelaksanaan di bidang perumahan dan permukiman yang telah ada tetap    berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau        belum diganti atau diubah berdasarkan Undang-undang ini.

Bab 10 Ketentuan Penutup, isi bab ini antara lain :
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 6 tahun 1962        tentang Pokok-pokok perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor    40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2476) menjadi Undang-undang      Lembaran Negara Tahun 1964 nomor 3,
• Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan                  penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya    2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.

B. UNDANG – UNDANG NO.24 TAHUN 1992 TENTANG TATA RUANG

UMUM

  1. Ruang wilayah negara Indonesia sebagai wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk lainnya hidup, dan melakukan kegiatannya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia.

 

  1. Wilayah Negara Republik Indonesia adalah seluruh wilayah negara meliputi daratan, lautan, dan udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk laut dan landas kontinen di sekitarnya, di mana Republik Indonesia memiliki hak berdaulat atau kewenangan hukum sesuai dengan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982 tentang Hukum laut.

 

  1. Ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya bagi kehidupan dan penghidupan. Kegiatan manusia dan makhluk hidup lainnya membutuhkan ruang sebagaimana lokasi berbagai pemanfaatan ruang atau sebaliknya suatu ruang dapat mewadahi berbagai kegiatan, sesuai dengan kondisi alam setempat dan teknologi yang diterapkan.

 

  1. Ruang wilayah negara sebagai suatu sumber daya alam terdiri dari berbagai ruang wilayah sebagai suatu subsistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya.
  1. Penataan ruang sebagai proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang diperlukan peraturan perundang-undangan dalam satu kesatuan sistem yang harus memberi dasar yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pemanfaatan ruang. Untuk itu, undang-undang tentang penataan ruang ini memiliki ciri sebagai berikut:
  2. Sederhana tetapi dapat mencakup kemungkinan perkembangan pemanfaatan ruang pada masa depan sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat.
  3. Menjamin keterbukaan rencana tata ruang bagi masyarakat sehingga dapat lebih mendorong peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang berkualitas dalam segala segi pembangunan.
  4. Mencakup semua aspek di bidang penataan ruang sebagai dasar bagi pengaturan lebih lanjut yang perlu dituangkan dalam bentuk peraturan tersendiri.
  5. Mengandung sejumlah ketentuan proses dan prosedur perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai dasar bagi pengaturan lebih lanjut.

Selain itu, Undang-undang ini menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang segi-segi pemanfaatan ruang yang telah berlaku yaitu peraturan perundang-undangan mengenai perairan, pertanahan, kehutanan, pertambangan, pembangunan daerah, perdesaan, perkotaan, transmigrasi, perindustrian, perikanan, jalan, Landas Kontinen Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, perumahan dan permukiman, kepariwisataan, perhubungan, telekomunikasi, dan sebagainya dengan memperhatikan di antaranya:

  1. Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942) jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur Ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419;
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475).

Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut aspek pemanfaatan ruang dapat terangkum dalam satu sistem hukum penataan ruang Indonesia.

C. PERATURAN PEMERINTAH DAN PERDA

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang. Di dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan organik daripada Undang-Undang menurut hirarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang. Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh Presiden.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota).

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas:

  • Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
  • Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.

Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau bupati/wali kota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna.

Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu palinglambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

 

  1. Kota mana saja yang menerapkan RTH 30% dari luas wilayah dan RTH publik 20% dari luas wilayah kota!

Kota Balikpapan

Secara administratif luas keseluruhan Kota Balikpapan menurut RTRW tahun 2012-2032 adalah 81.495 Ha yang terdiri dari luas daratan 50.337,57 Ha dan luas lautan 31.164,03 Ha. Pansus DPRD Kota Balikpapan dalam pembahasan revisi RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 atas revisi Perda No. 5 Tahun 2006 tentang RTRW Tahun 2005-2015, mengurai problematika penataan ruang di Kota Balipapan dalam 10 tahun terakhir. Dalam perecanaan tata ruang, pemerintah Kota Balikpapan telah menyempurnakan Perda Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan tahun 2005 – 2015 menjadi Perda Kota Balikpapan Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032 yang telah ditetapkan tanggal 2 November 2012.

Kota Surabaya

RTH di Kota Surabaya sendiri telah mencapai 22,26 persen atau 171,68 hektar dari total luas wilayah kota. Surabaya unggul sebagai kota besar ramah lingkungan dan humanis. Surabaya saat ini mengembangkan penataan yang tersebar ke seluruh penjuru kota. Dengan demikian, warga kotanya bisa beraktivitas di wilayah masing-masing atau dekat dengan tempat tinggalnya. Pembangunan RTH di Surabaya tidak diaglomerasikan ke satu titik, melainkan menyebar dengan mengembangkan sentra komunitas di setiap titk strategis kota.

Di setiap titik strategis seluruh wilayah kota itu dibangun pula taman-taman lengkap dengan akses WiFi, pedestrian, dan jalur sepeda sebagai ruang terbuka hijau di luar ruang rekreasi, lapangan olahraga, dan pemakaman.

Kota Surabaya juga sadar bahwa peningkatan kualitas lingkungan akan lebih mudah apabila melibatkan peran serta masyarakat. Program-program seperti “Urban Farming”, “Surabaya Green and Clean”, “Surabaya Berwarna Bunga”, dan meningkatkan kembali implementasi 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dalam pengelolaan sampah, dilakukan dalam rangka membentuk kota hijau yang sehat. Itulah sebabnya saat ini Surabaya mendapat predikat sebagai “kota untuk warganya”. Tak kalah penting, kota ini juga digelari The Most Green and Livable City in Indonesia.

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 07 tahun 2002, tentang pengelolaan ruang terbuka hijau disebutkan bahwa ruang terbuka hijau tak hanya berupa hutan kota, melainkan kawasan hijau yang berfungsi sebagai pertamanan, rekreasi, permakaman, pertanian, jalur hijau, dan pekarangan.

Dalam ruang terbuka hijau diwajibkan adanya kegiatan penghijauan yaitu tentunya dengan budidaya tanaman sehingga terjadi perlindungan terhadap kondisi lahan. Peraturan daerah itu menyebutkan dengan jelas bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau menjadi tanggungjawab tak hanya pemerintah, bahkan sektor swasta, dan warga yang bertempat tinggal di Kota Surabaya. 

Kota Bandung

Saat ini Kota Bandung baru memiliki sekitar 1700 hektare RTH. Sedangkan idealnya RTH untuk kota yang memiliki luas 16.729,65 hektare ini adalah sekitar 6000 hektare. data Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 2007, ruang terbuka hijau di Kota Bandung kini tersisa 8,76 persen. Padahal idealnya sebuah kota harus memiliki ruang terbuka hijau seluas 30 persen dari total luas kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Ruang tebuka hijau di Metropolitan Bandung terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pada kenyataannya ruang terbuka hijau pada kawasan lindung beralih fungsi menjadi kawasan terbangun, sehingga ruang terbuka hijau yang selama ini berfungsi sebagai resapan air, tidak lagi dapat menampung limpasan air hujan yang turun ke bumi. Hal ini mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa titik.

Jika Kota Bandung tanpa RTH, sinar matahari yang menyinari itu 90% akan menempel di aspal, genting rumah, dan bangunan lainnya yang ada. sementara sisanya yang 10% akan kembali ke angkasa. Hal itu memicu udara Kota Bandung menjadi panas. Namun, jika bandung memiliki RTH sesuai dengan angka ideal, maka sinar matahari itu 80% diserap oleh pepohonan untuk fotosintesis, 10% kembali ke angkasa, dan 10% nya lagi yang menempel di bangunan, aspal dan lainnya.

Menurut data Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Bandung 2006, akibat berkurangnya persentase ruang terbuka hijau di Bandung, setiap tahun permukaan tanah di Kota Kembang ini menyusut sekitar 42 sentimeter. Di Babakan Siliwangi sendiri permukaan air tanah berada pada kedudukan 14,35 meter dari sebelumnya 22,99 meter. Menurut data yang dilansir Greenlife Society setidaknya 90 pusat perbelanjaan di Bandung itu masih berhutang 85 ribu meter persegi ruang hijau.

Setiap 1000 megawatt yang dihasilkan dari pembangkit listrik bertenaga batubara akan menghasilkan emisi karbon-dioksida 5,6 juta ton/ tahun. Ilustrasi lain, sebuah kendaraan bermotor yang memerlukan bahan bakar 1 liter per 13 km dan tiap hari mememerlukan BBM 10 liter maka akan menghasilkan emisi karbon-dioksida sebanyak 30 kg/hari atau 9 ton/tahun. Bisa dibayangkan jika jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung di jalanan yang sering macet kita asumsikan 500.000 kendaraan, maka dari sektor transportasi Kota Bandung menyumbang emisi karbon-dioksida ke atmosfer sebanyak 4,5 juta ton/ tahun.

Singkatnya, kondisi hutan Kota Bandung benar-benar kritis, jauh dari angka ideal yang dibutuhkan warga kota yang telah mencapai lebih dari 2,3 juta jiwa. Istilah lainnya, wilayah RTH di Kota Bandung ini masih sedikit. Dan saat ini jumlah pohon perlindung sebanyak 229.649 pohon. Padahal, idealnya kata Kepala Dinas Pertamanan Kota Bandung, Drs. Ernawan, jumlahnya 920.000 pohon pelindung atau 40% dari jumlah penduduk. Jumlah tersebut dihitung dengan rumusan 2,3 juta jiwa dikali 0,5 kg oksigen dikali 1 pohon dibagi 1,2 kg, sama dengan 2,3 juta kali 0,4 kg oksigen dikali 1 pohon, menghasilkan 920.000 pohon.

 Kota Malang

Hutan kota adalah komunitas vegetasi berupa pohon dan asosiasinya yang tumbuh di lahan kota atau sekitar kota, berbentuk jalur, menyebar, atau bergerombol, dengan struktur menyerupai/meniru hutan alam, membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan bagi satwa dan menimbulkan lingkungan sehat, nyaman dan estetis.  Pengertian ini sejalan dengan PP No 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota yang menggariskan hutan kota sebagai pusat ekosistim yang dibentuk menyerupai habitat asli dan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dan menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Penempatan areal hutan kota dapat dilakukan di tanah negara atau tanah private yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat berwenang. Sebagai unsur RTH, hutan kota merupakan suatu ekosistim dengan sistim terbuka. Hutan kota diharapkan dapat menyerap hasil negatif akibat aktifitas di perkotaan yang tinggi. Tingginya aktifitas kota disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan industri yang sangat pesat di wilayah perkotaan. Dampak negatif dari aktifitas kota antara lain meningkatnya suhu udara, kebisingan, debu, polutan, kelembaban menurun, dan hilangnya habitat berbagai jenis burung dan satwa lainnya karena hilangnya vegetasi dan RTH (Zoer’aini, 2004; Sumarni, 2006).

Ruang terbuka hijau di kota Malang yang berfungsi sebagai kawasan resapan air hujan perlu dipertahankan luasannya karena akan berperan terhadap pengurangan banjir atau genangan tidak wajar pada musim penghujan dan mempunyai potensi untuk imbuhan air tanah pada musim kemarau.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan ruang terbuka hijau di kota Malang dari tahun 1995 sampai 2005, mengetahui kapasitas infiltrasi dan agihan kapasita infiltrasi serta kontribusi ruang terbuka hijau tersebut untuk imbuhan air tanah di kota Malang.

Jenis penelitian ini adalah survey dengan pengukuran langsung dalam hal ini kapasitas resapan air hujan (infiltrasi) ruang terbuka hijau di kota Malang. Metode pengambilan sampel pengukuran kapasitas resapan air hujan (infiltrasi) menggunakan metode purposive sampling yaitu perubahan ruang terbuka hijau di kota Malang. Untuk mengetahui alih fungsi atau perubahan ruang terbuka hijau dan eksisting ruang terbuka hijau digunakan metode overlay peta (tumpang susun) kemudian analisis data untuk mengetahui nilai kapasitas resapan air hujan (infiltrasi) dihitung dengan menggunakan metode Horton yang kemudian dipresentasikan agihannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan penyusutan ruang terbuka hijau kota Malang tahun 1995 sampai 2005 sebesar 4,6% dari total luas ruang terbuka hijau kota Malang tahun 1995. Kapasitas infiltrasi kota Malang bervariasi, kapasitas infiltrasi tertinggi di Hutan Arjosari Blimbing sebesar 1797,81 cm/hari, sedangkan kapasitas infiltrasi terendah pada Taman Serayu yaitu sebesar 30,64 cm/hari. Tingkat infiltrasi kota Malang termasuk kelas sangat tinggi atau >53 mm/jam, hal ini menunjukkan bahwa kota Malang merupakan daerah resapan air yang sangat baik. Total kontribusi ruang terbuka hijau dengan luas keseluruhan 49277,5 m2 memberikan supplay air tanah sebesar 13594,536 m3/jam.

Kesimpulan

Berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, untuk menunjang kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman, dibutuhkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan Pasal 28 sampai dengan pasal 30 memuat bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota minimal 30% di mana proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota minimal 10%.

 

Referensi :

http://williamarsitektur.blogspot.co.id/2014/09/hubungan-hukum-dan-pranata-pembangunan.html

http://tyasars09.blogspot.co.id/2011/11/hukum-pranata-pembangunan.html

http://jaenudinarc92.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-hukum-pranata-pembangunan.html

https://fatimachitra.wordpress.com/2014/09/27/hubungan-hukum-dan-pranata-pembangunan/

http://aulialuthfi23.blogspot.co.id/2015/10/contoh-bentuk-kerjasama-proyek.html

https://nuryuwandalinda.wordpress.com/2014/10/17/a-undang-undang-pranata-pembangunan/

 

 

                                                    

 

 

KOTA YANG TELAH MENERAPKAN RTH 30 PERSEN DARI LUAS WILAYAHNYA DAN RTH PUBLIK 20 PERSEN DARI LUAS WILAYAH KOTA

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Luasan ruang terbuka hijau, menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa RTH minimal harus memiliki luasan 30% dari luas total wilayah, dengan porsi 20% sebagai RTH publik.Kota yang sudah menerapkan RTH sebesar 30% dari total luasan wilayahnya adalah kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

ANALISIS

Secara administratif luas keseluruhan Kota Balikpapan menurut RTRW tahun 2012-2032 adalah 81.495 Ha yang terdiri dari luas daratan 50.337,57 Ha dan luas lautan 31.164,03 Ha. Pansus DPRD Kota Balikpapan dalam pembahasan revisi RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 atas revisi Perda No. 5 Tahun 2006 tentang RTRW Tahun 2005-2015, mengurai problematika penataan ruang di Kota Balipapan dalam 10 tahun terakhir. Dalam perecanaan tata ruang, pemerintah Kota Balikpapan telah menyempurnakan Perda Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan tahun 2005 – 2015 menjadi Perda Kota Balikpapan Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032 yang telah ditetapkan tanggal 2 November 2012. Dalam Perda terdapat beberapa komitmen yang menjadi kebijakan untuk tetap dilanjutkan, antara lain

  1. Pola ruang 52% Kawasan Lindung dan 48% Kawasan Budidaya
  2. Tidak menyediakan ruang untuk wilayah pertambangan
  3. Pengembangan kawasan budidaya dengan konsep foresting the city dan green corridor, untuk pengembangan Kawasan Industri Kariangau diarahkan pada green industry yang didukung zero waste dan zero sediment.

Perkembangan kota Balikpapan dalam beberapa tahun terakhir ini sangat pesat. Topografi Balikpapan berbukit-bukit dengan kelerengan yang bervariasi, serta jenis tanah pada beberapa kawasan didominasi oleh jenis yang mudah mengalami pergeseran dan erosi. Kondisi ini memerlukan penanganan yang benar dalam pengelolaannya. Kebutuhan akan lahan untuk mencapai visi Balikpapan dapat diwujudkan melalui program-program pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan mengikutsertakan seluruh komponen yang ada di kota ini dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengumpulan data luas hutan kota di Balikpapan yang secara definitive sudah ditetapkan, saat ini baru mencapai 200 ha yang tersebar di 28 lokasi atau mencapai 0,4 persen dari luas wilayah Kota Balikpapan (503 kilometer persegi).

DASAR DAN ASPEK LEGAL

Kebijakan Pemerintah kota Balikpapan untuk menetapkan beberapa kawasan hutan kota sebagai kawasan yang dilindungi karena sifatnya yang khusus, di antaranya sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota sejak tahun 1996 sudah ada meskipun dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasannya masih terus dibenahi. Penetapan dua puluh satu kawasan sebagai hutan kota juga berperan sebagai ruang terbuka hijau dari tahun 1996 hingga tahun 2004 oleh Pemerintah Balikpapan melalui beberapa buah Surat Keputusan Walikota.

RTH kota Balikpapan terdiri dari; kawasan Hutan Lindung Sungai Wain, Kebun Raya Balikpapan, Hutan Kota Pertamina dan taman-taman kota serta taman median jalan. Jika ditinjau dari rasio luas lahan yang dibangun dengan RTH, maka Balikpapan memilki persentase di atas nilai standar BLH yang menentukan luas lahan.

RTH 1.jpg

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap kawasan Nonbudidaya/Lindung dan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Balikpapan yaitu 18.821,742 Ha atau 37,396 % dari luas kota Balikpapan (50.330,57 Ha). Untuk memenuhi prosentasi 52% maka arahan pengembangan kawasan non budidaya (RTH ) sebagai berikut menurut Bappeda 2009.

RTH 2

RTH 3.jpg

KESIMPULAN

Indahnya kota Balikpapan tak lepas dari jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang melebihi  standar Badan Lingkungan Hidup (BLH) yakni 42% dari luas kota ini. Sebagai peneduh, RTH memberikan manfaat yang begitu terasa bagi masyarakat kota Balikpapan.

Karena secara umum RTH publik maupun RTH privat, memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis, dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi arsitek-tural, sosial, dan fungsi ekonomi. Dalam suatu wilayah perkotaan empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota.

RTH berfungsi ekologis, yang menjamin keberlanjutan suatu wilayah kota secara fisik, harus merupakan satu bentuk RTH yang berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu wilayah kota, seperti RTH untuk per-lindungan sumberdaya penyangga kehidupan manusia dan untuk membangun jejaring habitat hidupan liar. RTH untuk fungsi-fungsi lainnya (sosial, ekonomi, arsitektural) merupakan RTH pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota tersebut, sehingga dapat berlokasi dan berbentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, seperti untuk ke-indahan, rekreasi, dan pendukung arsitektur kota.

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible) seperti mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga), kenyamanan fisik (teduh, segar), keingin-an dan manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible) seperti perlindungan tata air dan konservasi hayati atau keanekaragaman hayati.

Permasalahan ditekankan pada beberapa aspek penerapan kawasan penataan ruang dengan pola konsep 52 persen terbangun dan 48 persen untuk ruang terbuka hijau (RTH). Konsep ideal ini dilihat dari sudut pandang penataan ruang, perlu disadari bahwa salah satu tujuan pembangunan di Kota Balikpapan, yang hendak dicapai adalah mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Pembangunan dan pengelolaan RTH wilayah perkotaan harus menjadi substansi yang terakomodasi secara hierarkial dalam perundangan dan peraturan serta pedoman di tingkat nasional dan daerah/kota. Untuk tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, permasalahan RTH menjadi bagian organik dalam Ren-cana Tata Ruang Wilayah dan subwilayah yang diperkuat oleh peraturan daerah.

ANALISIS TERHADAP RTH PUBLIK 20% DARI TOTAL LUASAN WILAYAH

taman-bekapai-balikpapan01.jpg

Taman Bekapai merupakan fasilitas publik yang disediakan oleh Pemkot Balikpapan. Taman ini dibangun oleh perusahaan minyak, PT Total E&P yang mempunyai kantor pusat di Kota Balikpapan. Taman yang terletak di Jl. Jend. Sudirman di depan kantor PLN merupakan cerminan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Balikpapan, sesuai dengan RPJP Kota Balikpapan tahun 2005-2025.

KESIMPULAN

Taman Bekapai merupakan bagian RTH Publik di Balikpapan. Manfaat daripada dibangunnya Taman Bekapai berfungsi ekologis, yang menjamin keberlanjutan suatu wilayah kota secara fisik, harus merupakan satu bentuk RTH yang berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu wilayah kota, seperti RTH untuk per-lindungan sumberdaya penyangga kehidupan manusia dan untuk membangun jejaring habitat hidupan liar. RTH untuk fungsi-fungsi lainnya (sosial, ekonomi, arsitektural) merupakan RTH pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota tersebut, sehingga dapat berlokasi dan berbentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, seperti untuk ke-indahan, rekreasi, dan pendukung arsitektur kota.

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible) seperti mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga), kenyamanan fisik (teduh, segar), keingin-an dan manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible) seperti perlindungan tata air dan konservasi hayati atau keanekaragaman hayati.

ANALISIS RTH DI KOTA-KOTA INDONESIA

Kota Surabaya

RTH di Kota Surabaya sendiri telah mencapai 22,26 persen atau 171,68 hektar dari total luas wilayah kota. Surabaya unggul sebagai kota besar ramah lingkungan dan humanis. Surabaya saat ini mengembangkan penataan yang tersebar ke seluruh penjuru kota. Dengan demikian, warga kotanya bisa beraktivitas di wilayah masing-masing atau dekat dengan tempat tinggalnya. Pembangunan RTH di Surabaya tidak diaglomerasikan ke satu titik, melainkan menyebar dengan mengembangkan sentra komunitas di setiap titk strategis kota.

Di setiap titik strategis seluruh wilayah kota itu dibangun pula taman-taman lengkap dengan akses WiFi, pedestrian, dan jalur sepeda sebagai ruang terbuka hijau di luar ruang rekreasi, lapangan olahraga, dan pemakaman.

Kota Surabaya juga sadar bahwa peningkatan kualitas lingkungan akan lebih mudah apabila melibatkan peran serta masyarakat. Program-program seperti “Urban Farming”, “Surabaya Green and Clean”, “Surabaya Berwarna Bunga”, dan meningkatkan kembali implementasi 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dalam pengelolaan sampah, dilakukan dalam rangka membentuk kota hijau yang sehat. Itulah sebabnya saat ini Surabaya mendapat predikat sebagai “kota untuk warganya”. Tak kalah penting, kota ini juga digelari The Most Green and Livable City in Indonesia.

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 07 tahun 2002, tentang pengelolaan ruang terbuka hijau disebutkan bahwa ruang terbuka hijau tak hanya berupa hutan kota, melainkan kawasan hijau yang berfungsi sebagai pertamanan, rekreasi, permakaman, pertanian, jalur hijau, dan pekarangan.

Dalam ruang terbuka hijau diwajibkan adanya kegiatan penghijauan yaitu tentunya dengan budidaya tanaman sehingga terjadi perlindungan terhadap kondisi lahan. Peraturan daerah itu menyebutkan dengan jelas bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau menjadi tanggungjawab tak hanya pemerintah, bahkan sektor swasta, dan warga yang bertempat tinggal di Kota Surabaya. 

Kota Bandung

Saat ini Kota Bandung baru memiliki sekitar 1700 hektare RTH. Sedangkan idealnya RTH untuk kota yang memiliki luas 16.729,65 hektare ini adalah sekitar 6000 hektare. data Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 2007, ruang terbuka hijau di Kota Bandung kini tersisa 8,76 persen. Padahal idealnya sebuah kota harus memiliki ruang terbuka hijau seluas 30 persen dari total luas kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Ruang tebuka hijau di Metropolitan Bandung terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pada kenyataannya ruang terbuka hijau pada kawasan lindung beralih fungsi menjadi kawasan terbangun, sehingga ruang terbuka hijau yang selama ini berfungsi sebagai resapan air, tidak lagi dapat menampung limpasan air hujan yang turun ke bumi. Hal ini mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa titik.

Jika Kota Bandung tanpa RTH, sinar matahari yang menyinari itu 90% akan menempel di aspal, genting rumah, dan bangunan lainnya yang ada. sementara sisanya yang 10% akan kembali ke angkasa. Hal itu memicu udara Kota Bandung menjadi panas. Namun, jika bandung memiliki RTH sesuai dengan angka ideal, maka sinar matahari itu 80% diserap oleh pepohonan untuk fotosintesis, 10% kembali ke angkasa, dan 10% nya lagi yang menempel di bangunan, aspal dan lainnya.

Menurut data Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Bandung 2006, akibat berkurangnya persentase ruang terbuka hijau di Bandung, setiap tahun permukaan tanah di Kota Kembang ini menyusut sekitar 42 sentimeter. Di Babakan Siliwangi sendiri permukaan air tanah berada pada kedudukan 14,35 meter dari sebelumnya 22,99 meter. Menurut data yang dilansir Greenlife Society setidaknya 90 pusat perbelanjaan di Bandung itu masih berhutang 85 ribu meter persegi ruang hijau.

Setiap 1000 megawatt yang dihasilkan dari pembangkit listrik bertenaga batubara akan menghasilkan emisi karbon-dioksida 5,6 juta ton/ tahun. Ilustrasi lain, sebuah kendaraan bermotor yang memerlukan bahan bakar 1 liter per 13 km dan tiap hari mememerlukan BBM 10 liter maka akan menghasilkan emisi karbon-dioksida sebanyak 30 kg/hari atau 9 ton/tahun. Bisa dibayangkan jika jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung di jalanan yang sering macet kita asumsikan 500.000 kendaraan, maka dari sektor transportasi Kota Bandung menyumbang emisi karbon-dioksida ke atmosfer sebanyak 4,5 juta ton/ tahun.

Singkatnya, kondisi hutan Kota Bandung benar-benar kritis, jauh dari angka ideal yang dibutuhkan warga kota yang telah mencapai lebih dari 2,3 juta jiwa. Istilah lainnya, wilayah RTH di Kota Bandung ini masih sedikit. Dan saat ini jumlah pohon perlindung sebanyak 229.649 pohon. Padahal, idealnya kata Kepala Dinas Pertamanan Kota Bandung, Drs. Ernawan, jumlahnya 920.000 pohon pelindung atau 40% dari jumlah penduduk. Jumlah tersebut dihitung dengan rumusan 2,3 juta jiwa dikali 0,5 kg oksigen dikali 1 pohon dibagi 1,2 kg, sama dengan 2,3 juta kali 0,4 kg oksigen dikali 1 pohon, menghasilkan 920.000 pohon.

 Kota Malang

Hutan kota adalah komunitas vegetasi berupa pohon dan asosiasinya yang tumbuh di lahan kota atau sekitar kota, berbentuk jalur, menyebar, atau bergerombol, dengan struktur menyerupai/meniru hutan alam, membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan bagi satwa dan menimbulkan lingkungan sehat, nyaman dan estetis.  Pengertian ini sejalan dengan PP No 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota yang menggariskan hutan kota sebagai pusat ekosistim yang dibentuk menyerupai habitat asli dan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dan menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Penempatan areal hutan kota dapat dilakukan di tanah negara atau tanah private yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat berwenang. Sebagai unsur RTH, hutan kota merupakan suatu ekosistim dengan sistim terbuka. Hutan kota diharapkan dapat menyerap hasil negatif akibat aktifitas di perkotaan yang tinggi. Tingginya aktifitas kota disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan industri yang sangat pesat di wilayah perkotaan. Dampak negatif dari aktifitas kota antara lain meningkatnya suhu udara, kebisingan, debu, polutan, kelembaban menurun, dan hilangnya habitat berbagai jenis burung dan satwa lainnya karena hilangnya vegetasi dan RTH (Zoer’aini, 2004; Sumarni, 2006).

Ruang terbuka hijau di kota Malang yang berfungsi sebagai kawasan resapan air hujan perlu dipertahankan luasannya karena akan berperan terhadap pengurangan banjir atau genangan tidak wajar pada musim penghujan dan mempunyai potensi untuk imbuhan air tanah pada musim kemarau.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan ruang terbuka hijau di kota Malang dari tahun 1995 sampai 2005, mengetahui kapasitas infiltrasi dan agihan kapasita infiltrasi serta kontribusi ruang terbuka hijau tersebut untuk imbuhan air tanah di kota Malang.

Jenis penelitian ini adalah survey dengan pengukuran langsung dalam hal ini kapasitas resapan air hujan (infiltrasi) ruang terbuka hijau di kota Malang. Metode pengambilan sampel pengukuran kapasitas resapan air hujan (infiltrasi) menggunakan metode purposive sampling yaitu perubahan ruang terbuka hijau di kota Malang. Untuk mengetahui alih fungsi atau perubahan ruang terbuka hijau dan eksisting ruang terbuka hijau digunakan metode overlay peta (tumpang susun) kemudian analisis data untuk mengetahui nilai kapasitas resapan air hujan (infiltrasi) dihitung dengan menggunakan metode Horton yang kemudian dipresentasikan agihannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan penyusutan ruang terbuka hijau kota Malang tahun 1995 sampai 2005 sebesar 4,6% dari total luas ruang terbuka hijau kota Malang tahun 1995. Kapasitas infiltrasi kota Malang bervariasi, kapasitas infiltrasi tertinggi di Hutan Arjosari Blimbing sebesar 1797,81 cm/hari, sedangkan kapasitas infiltrasi terendah pada Taman Serayu yaitu sebesar 30,64 cm/hari. Tingkat infiltrasi kota Malang termasuk kelas sangat tinggi atau >53 mm/jam, hal ini menunjukkan bahwa kota Malang merupakan daerah resapan air yang sangat baik. Total kontribusi ruang terbuka hijau dengan luas keseluruhan 49277,5 m2 memberikan supplay air tanah sebesar 13594,536 m3/jam.

Kesimpulan

Berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, untuk menunjang kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman, dibutuhkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan Pasal 28 sampai dengan pasal 30 memuat bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota minimal 30% di mana proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota minimal 10%.

 

Referensi

https://dedewulanhapsari.wordpress.com/2014/11/08/kota-yang-sudah-menerapkan-rth-30-dari-luasannya/

https://dedewulanhapsari.wordpress.com/2014/11/08/rth-publik-20-dari-luasan-wilayahnya/

http://penataanruang.pu.go.id/bulletin/index.asp?mod=_fullart&idart=106

https://sites.google.com/site/tamanbandung/fun-facts/ada-apa-dengan-rth-bandung

http://office.pusdakota.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=25%3Aruang-terbuka-hijau-dan-urban-farming-di-kota-surabaya&catid=17%3Aartikel&lang=id

http://www.penataanruang.com/ruang-terbuka-hijau.html

http://penataanruang.pu.go.id/bulletin/index.asp?mod=_fullart&idart=350

http://ruangterbukahijaukotamalang.weebly.com/rth-kota-malang.html

http://williamarsitektur.blogspot.co.id/2014/11/kota-yang-telah-menerapkan-rth-30-dari.html

http://ayinalitadesti.blogspot.co.id/2014/11/ruang-terbuka-hijau.html

 

 

 

 

 

RUSUNAMI DAN RUSUNAWA UNTUK KALANGAN MENENGAH KEBAWAH

foto-A5

RUSUNAMI DAN RUSUNAWA UNTUK KALANGAN MENENGAH KE BAWAH

            Tempat tinggal atau hunian yang layak merupakan kebutuhan dasar. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam pasal 28 H UUD 1945 yang menentukan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun sangat disayangkan belum semua masyarakat Indonesia dapat menikmati hunian yang layak. Hal ini terlihat nyata dengan adanya kawasan-kawasan kumuh di kota-kota besar.

Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah hanya dapat dilaksanakan di pinggir kota. Hal ini kemudian menimbulkan beberapa masalah, antara lain :

  • Kesulitan bagi para pekerja karena jauhnya jarak yang harus ditempuh dari rumah ke tempat kerja
  • Kesulitan bagi anak-anak untuk mendapat pendidikan yang layak
  • Kesulitan bagi masyarakat untuk mendapat pelayanan publik
  • Kesulitan bagi masyarakat untuk mendapat sarana hiburan

Masalah-masalah tersebut terjadi karena sebagian besar kawasan niaga, perkantoran, sekolah, universitas, rumah sakit, kantor pemerintahan dan sarana hiburan terpusat di tengah kota. Terpusatnya sarana umum di tengah kota menyebabkan masyarakat yang tinggal di pinggir kota harus menempuh jarak yang jauh untuk menikmati sarana umum tersebut. Hal ini berujung pada kemacetan yang tiap tahun semakin parah.

Kendala utama dalam menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah karena lahan yang semakin sedikit dan semakin mahal, sehingga solusi terbaik adalah dengan melakukan pembangunan hunian secara vertical yang diwujudkan melalui rumah susun. Pembangunan rumah susun mampu memadatkan hunian yang semula memerlukan lahan yang luas ke lahan yang lebih sempit.

Pembangunan Rusun berlandaskan pada azas kesejateraan umum, keadilan dan pemerataan, serta keserasian dan kesimbangan dalam perikehidupan, dengan bertujuan memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatannya.

PENGERTIAN

  1. Rusun

Rumah Susun menurut kamus besar Indonesia  yaitu bangunan untuk tempat tinggal, sedangkan pengertian susun yaitu seperangkat barang yang diatur secara bertingkat. Jadi pengertian Rumah Susun adalah bangunan untuk tempat tinggal yang diatur secara bertingkat.

  1. Rusunami dan Rusunawa

Rusunami merupakan akronim dari rumah susun sederhana milik, sedangkan rusunawa merupakan akronim dari rumah susun sederhana sewa. Perbedaan antara Rusunami dan Rusunawa adalah jika pada Rusunami pengguna tangan pertama adalah pembeli dari pengembang, pada Rusunawa pengguna menyewa dari pengembang. Beberapa pengembang sering menggunakan istilah apartement bersubsidi untuk merujuk pada rusunami. Hal ini disebabkan karena pemerintah memberikan subsidi kepada pembeli yang memenuhi syarat tertentu.

Pengertian rumah susun sederhana sewa, yang selanjutnya disebut rusunawa berdasarkan PERMEN No.14/ 2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana sewa yaitu bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.

Penjabaran lebih terinci dari pengertian rumah susun sederhana sewa yang tersebut adalah :

  1. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut sarusunawa, adalah unit hunian pada rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
  2. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh badan pengelola atas barang milik negara/daerah yang berupa rusunawa dengan melestarikan fungsi rusunawa yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian rusunawa.
  3. Pengelola, yang selanjutnya disebut badan pengelola, adalah instansi pemerintah atau badan hukum atau badan layanan umum yang ditunjuk oleh pemilik rusunawa untuk melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan rusunawa.
  4. Pemilik rusunawa, yang selanjutnya disebut sebagai pemilik, adalah pengguna barang milik negara yang mempunyai penguasaan atas barang milik negara berupa rusunawa.
  5. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang berupa rusunawa untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan kerjasama pemanfaatan, dengan tidak mengubah status kepemilikanyang dilakukan oleh badan pengelola untuk memfungsikan rusunawa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
  6. Penghuni adalah warga negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang berlaku yang melakukan perjanjian sewa sarusunawa dengan badan pengelola; Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa sarusunawa dan/atau sewa bukan hunian rusunawa untuk jangka waktu tertentu.
  7. Pengembangan adalah kegiatan penambahan bangunan dan/atau komponen bangunan, prasarana dan sarana lingkungan yang tidak terencana pada waktu pembangunan rusunawa tetapi diperlukan setelah bangunan dan lingkungan difungsikan.
  8. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penerima aset kelola sementara kepada badan pengelola dan penghuni rusunawa meliputi pembinaan, pelatihan, dan penyuluhan.
  9. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan mengenai rumah susun sederhana sewa dan upaya penegakan hukum.
  10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disebut MBR, adalah masyarakat yang mempunyai penghasilan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Kepemilikan satuan Rusun dapat dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah yang meliputi, hak atas bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama, yang semuanya merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan. Dan dapat dimiliki dengan cara membayar tunai (cash) dan angsuran (kredit pemilikan rumah atau KPR).

Alasan Mengapa Rusunami dan Rusunawa Bisa Menjadi Alternatif Hunian

  1. Harga lebih terjangkau

Adanya rumah susun memberi kesemapatan kepada mereka yangberpenghasilan UMR atau sedikit diatas UMR akan maka rusun bisa menjadi alternatif pilhan. Harga Rusunami memang lebih murah, jadi tentu saja harganya pun lebih terjangkau. Apabila Anda tergolong karyawan kelas menengah dan bawah yang sedang mencari rumah bisa memilih apartemen murah dan rusunami. Memang apartemen dan rusunami ini lokasinya tak berada tepat di pusat kota namun masih terjangkau.

  1. Lokasi yang mudah dijangkau

Salah satu alasan yang membuat banyak orang memilih rumah adalah letak atau lokasi tumah. Kebanyakan Rusunami dibangun si tengah kota, hal ini tentu saja menjadi salah satu motif pertimbangan saat memilih hunian.

Tinggal di tengah kota memang menyenangkan, kita bisa lebih mudah beprgian kemana sja yang kita mau dengan waktu relatif yang lebih singkat. Namun tinggal di tengah kota bukanlah hal yang murah. Karena itu, Rusunami bisa menjadi alternatif untuk tinggal di tengah kota dengan biaya hunian yang lebih terjangkau.

  1. Biaya perawatan lebih ringan

Luas satu buah petak rusunami umunya tidaklah besar, karena itu biaya perawatan rumah otomatis tidak mahal. Biasanya cukup hanya dengan dibersihkan atau dicat saja. Selain lebih murah, juga hemat waktu bukan?

  1. Nilai jual tetap tinggi

Apartemen atau Rusunami umumya ditawarkan dengan sistem beli sewa. Jadi, meski kita sudah memiliki akad jual-beli dengan pengembangnya, setia bulan kita juga harus membayar biaya sewa. Meskipun begitu, rusunamu atau apartemen tetap memiliki nilai jual yang cukup tinggi saat hendak dijual kembali.

Studi Kasus Rusunami, Rusunawa dan Apartement

            Sasaran Rusunami maupun Rusunawa adalah untuk kalangan menengah kebawah.Tetapi pada kenyataannya banyak orang-orang yang berkantong tebal malah membeli banyak unit lalu di jualnya kembali dan hanya untuk mengincar keuntungan semata,tanpa melihat kebutuhan orang-orang kalangan penghasilan rendah untuk tempat tinggal.Banyak yang mebeli banyak unit lalu membiarkannya kosong hingga harga merangkak naik dan menjualnya dengan harga yang tinggi yang biasanya disewakan per tahun.Sehingga bisa dibilang subsidi dari pemerintah untuk Rusunami menjadi kurang tepat sasaran.

Contohnya seperti Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Bandar Kemayoran. Letaknya yang cukup strategis di Jalan Raya Kemayoran, Jakarta Pusat serta diapit Taman Impian Jaya Ancol di utara dan Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran di sisi selatan dijadikan ladang investasi bagi orang-orang berduit. Para pemiliknya membiarkan unit kosong karena menginkan keuntungan yang besar didasarkan harga rusunami tersebut merangkak naik. Mahalnya rusunami tersebut karena tempatnya cukup strategis. Selain itu di dalam rusunami juga telah dilengkapi beberapa fasilitas pendukung seperti lahan parkir, toko modern, dan Apotik. Tidak heran jika 4 tahun lalu harga /unitnya hanya 144 juta. Sekarang menjadi 300 juta/unit.

Kesimpulan

Rusunami dan Rusunawa sebenarnya di peruntukan untuk para pegawai berpenghasilan menengah kebawah, tetapi subsidi dari pemerintah malah disalah gunakan para investor untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Tidak heran jika masalah Tempat tinggal di Indonesia tidak kunjung selesai, apalagi yang berada di wilayah kota besar.

Selain itu pengelolaan yang tidak serius pun menjadi salah satu penyebab kurang diminatinya rusun. Juga belum adanya kesiapan masyarakat untuk hidup secara vertikal. Lalu harga tanah yang masih terjangkau untuk beberapa pihak memungkinkan lebih baik tinggal di rumah satu lantai yang kecil,daripada harus pindah ke rusunami dan rusunawa.

 

Referensi

http://www.jurnalhukum.com/rusunami-dan-rusunawa/

https://rikaarba.wordpress.com/2014/11/08/rusunami-rusunawa/

http://www.ciputraentrepreneurship.com/umum/copper-orange-tren-warna-cat-di-2015

https://uangteman.com/blog/kredit-pemilikan-rumah/alsan-mengapa-rusunami-bisa-menjadi-alternatif-hunian/

http://penulisinspirasi.blogspot.co.id/2014/11/kajian-rumah-susun-menurut-uu-no-20.html

http://www.rumah123.com/detil-berita-properti-546-kota-makassar-saatnya-tinggal-di-rusunami-id.html

http://danikamalia.blogspot.co.id/2014/10/rusunami-dan-rusunawa.html

 

 

 

 

HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Hukum adalah peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;  undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;  patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yg tertentu;keputusan (pertimbangan) yg ditetapkan oleh hakim (dl pengadilan); vonis

Pranata adalah sistem tingkah laku sosial yg bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yg mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai kebutuhan manusia dl masyarakat.

Pembangunan adalah perubahan individu/kelompok dalam kerangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan hidup.

Dapat di artikan bahwa hukum pranata pembangunan adalah suatu peraturan perundang – undangan yang mengatur suatu sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi yang di miliki oleh kelompok ataupun individu untuk mewujudkan kesejahteraan hidup bersama.

Pranata pembangunan bidang arsitektur merupakan interaksi/hubungan antar individu/kelompok dalam kerangka mewujudkan lingkungan binaan. Interaksi ini didasarkan hubungan kontrak. Analogi dari pemahaman tersebut dalam kegiatan yang lebih detil adalah interaksi antar pemilik/perancang/pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang/bangunan untuk memenuhi kebutuhan bermukim. Dalam kegiatannya didasarkan hubungan kontrak, dan untuk mengukur hasilnya dapat diukur melalui kriteria barang publik.

Hukum Pranata Pembangunan Memiliki Empat Unsur :

  1. Manusia

Manusia merupakan unsur pokok dan sumber daya utama. Karena manusia yang bertugas sebagai pengelola juga pemakai hukum yang ada. Sehingga mausia juga yang menentukan arah pengembangan dari suatu pembangunan.

2. Sumber daya alam

Sumber daya alam disini menjadi material pembuatan suatu infrastruktur. Tanpa adanya sumber daya yang mendukung maka pembangunan akan terhambat. Sumber daya alam perlu waktu dalam prosesnya untuk terbentuk kembali. Untuk itu perlu aturan agar sumber daya alam ini tetap terjaga atau tidak di ekploitasi secara besar-besaran sehingga dapat pula dikembangkan atau bahkan melakukan penelitian untuk menemukan sesuatu yang baru sembari sumber daya alam yang lain terbentuk kembali. Selain itu juga perlu dilakukan uji untuk menyatakan bahwa material tersebut aman atau tidak.

3. Modal

Modal berperan dalam pesat tidaknya pembangunan suatu daerah. Semakin pesat daerah itu berkembang maka semakin banyak pula modalnya. Harus ada aturan yang mengatur agar para pemilik modal yang besar ini tidak seenaknya  sendiri melakukan pembangunan. Disini peraturan/hukum  berperan dalam kontrol para pemilik modal ini agar tidak sampai mengganggu unsur yang lain seperti SDA ataupun manusia juga lingkungan.

4. Teknologi

Teknologi berperan dalam efisiensi pembangunan sehingga dapat mempermudah dan mempercepat suatu proses pembangunan. Aturan disini berperan dalam pembuatan standarisasi teknologi tertentu sesuai kebutuhan masing-masing pembangunan agar kualitas pembangunan tersebut tidak melenceng (punya kualitas rendah) .

Hukum pranata pembangunan mengatur interaksi antar pelaku pembangunan baik secara individu/kelompok sesuai tatanan hukum dan aturan yang berlaku sehingga terwujudnya kenyaman dan kesejahteraan hidup.

Hukum dan pranata dalam bidang arsitektur lebih memfokuskan penyejehteraan hidup individu/kelompok dan interaksinya dengan lingkungan binaan. Interaksi yang terjadi menghasilkan hubungan kontrak antar individu/kelompok yang terkait seperti halnya adalah pemilik (owner), konsultan (arsitek), kontraktor (pelaksana), dan unsur pendukung lainnya dalam rangka mewujudkan tatanan ruang/bangunan untuk memenuhi kebutuhan individu baik dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup maupun pelestarian lingkungan.

Contoh Kasus 1

Kontrak Kerja Bidang Konstruksi :
Kontrak pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah sakit antara
CV. PEMATA EMAS dengan PT. KIMIA FARMA
Nomor : 1/1/2010
Tanggal : 25 November 2010
Pada hari ini Senin tanggal 20 November 2010 kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Richard Joe
Alamat : Jl. Merdeka Raya, Jakarta Barat
No. Telepon : 08569871000
Jabatan : Dalam hal ini bertindak atas nama CV. PEMATA EMAS disebut sebagai Pihak Pertama
Dan
Nama : Taufan Arif
Alamat : Jl. Ketapang Raya, Jakarta Utara
No telepon : 088088088
Jabatan : dalam hal ini bertindak atas nama PT. KIMIA FARMA disebut sebagai pihak kedua.
Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatank ontrak pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit yang dimiliki oleh pihak kedua yang terletak di Jl. Matraman no 9, Jakarta Timur.

Contoh Kasus 2

SURAT PERJANJIAN

NMR : 465/104/BKS/Dinkesos & PB

Tanggal :14Mei 2012

Kegiatan : Pembinaan Kepeloporan,keperintisan

Pekerjaan : Pembangunan Taman Pemakaman Pada Makam Pahlawan Bhakti Banua

Lokasi : Kecamatan Padang Batung,Kab.Hulu Sungai Selatan

Tahun : 2012

Kontraktor : CV.Moga

Nilai Kontrak : Rp  573.997.000

Sumber dana : APBD Kab.Hulu Sungai Selatan

Waktu kontrak : 180 hari

Contoh Kasus 3

PERJANJIAN KERJA KONSULTAN

Kegiatan : Pembangunan Proyek Rumah Tinggal Dua Lantai Luas 400 m2

Pekerjaan : PENGAWASAN MANAJEMEN KONSTRUKSI

Lokasi : Jl.Matraman Timur 69, Jakarta Timur, Indonesia

Tahun : 2008

Nama : Adi Gunawan

Jabatan : Dirut PT. Pembangunan Jaya

Alamat : Podomoro City, Jakarta Pusat, Indonesia

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Waktu : 6 bulan

Biaya Pekerjaan Pengawasan : Rp 800.000.000(delapan ratus juta rupiah

Cara Pembayaran : Dilakukan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut : tahap pertama 20%, tahap kedua 40%, tahap ketiga 30%, tahap keempat 10%.

Contoh Surat Kontrak Kerja

draft-kontrak-kerja

surat-perjanjian-kontrak-kerja-freelance-2013-cds-worldwide-1-638

surat-perjanjian-kontrak-kerja-freelance-2013-cds-worldwide-2-638

surat-perjanjian-kontrak-kerja-freelance-2013-cds-worldwide-3-638

Sumber Referensi :

http://farispilararijati.blogspot.co.id/2014/09/hubungan-antara-hukum-dan-pranata.html

https://lismei05.wordpress.com/2014/09/30/hubungan-hukum-dan-pranata-pembangunan-di-bidang-arsitektur/

https://nathaniaseptavy.wordpress.com/tag/hubungan-hukum-pranata-pembangunan/

http://jaenudinarc92.blogspot.com/2012/11/pengertian-hukum-pranata-pembangunan.html

http://blogguyonan.blogspot.com/2013/10/hukum-pranata-pembangunan.html

http://architectgroups.blogspot.com/2012/10/hukum-pranata-pembangunan.html

http://helena-hapsari.blogspot.com/2011/10/hukum-pranata-arsitektur.html

http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/perj_kerja/kontrak_kerja.htm

http://www.ilmusipil.com/kontrak-kerja-proyek-konstruksi

http://danikamalia.blogspot.com/2014/09/hubungan-antara-hukum-dan-pranata.html

http://sikumendes84.wordpress.com/

http://dimensilmu.blogspot.com/2013/11/tujuan-dan-fungsi-hukum.html

http://blogguyonan.blogspot.com/2013/10/hukum-pranata-pembangunan.html

http://fbeshefi.blogspot.com/2010/10/hukum-pranata-dan-pembangunan.html

http://kbbi.web.idhttp://architectgroups.blogspot.com/2012_10_01_archive.html

http://danikamalia.blogspot.com/2014/09/hubungan-antara-hukum-dan-pranata.htmlfadiahnurannisa.wordpress.com

 

JIKA SAYA MENJADI CALON PRESIDEN

Menurut saya, yang terutama menjadi calon presiden adalah jangan banyak mengumbar janji. Karena janji itu berat tanggung jawabnya. Berusaha berbuat semampunya secara maksimal agar bermanfaat untuk rakyat jika terpilih menjadi presiden. Mempersiapkan diri untuk menjaga amanah dan tugas yang berat sebagai presiden. Perhatikan setiap visi dan misi yang kita buat, bermanfaat atau tidak bagi rakyat, menyejahterakan rakyat atau justru menyengsarakan rakyat. Memperbaiki berbagai aspek bidang yang bermasalah dan menjalankan perbaikan tersebut dengan semaksimal mungkin.

VISI

Fokus terhadap aspek yang bermasalah di dalam negeri dan memperbaikinya dan menjalankan kebijakan sebelumnya dengan maksimal

MISI

  1. Segala kebijakan yang menekankan pada keterbukaan terhadap rakyat
  2. Semua sistem pembagian kekuasaan yang transparan
  3. Maksimal dalam segala aspek dan kebijakan yang telah ada dan yang akan dibuat

TUGAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : FUNGSI APARATUR NEGARA

logokorpri

Wapres : Fungsi Korpri Sebagai Pemersatu Tetap Relevan

Wakil Presiden Boediono mengatakan, peran sejarah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai pemersatu pegawai negeri khususnya, dan pemersatu bangsa Indonesia akan tetap relevan ke depan.

Demikian dikatakan Boediono ketika membuka Seminar Nasional KORPRI dengan tema Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi di Jakarta, Kamis (22/7). “Dalam era reformasi ini  ada upaya yang mencoba memecah KORPRI. Dulu, persatuan kita anggap sebagai suatu taken for granted, sesuatu yang sudah ada. Padahal, untuk mewujudkan persatuan merupakan upaya yang sangat susah,” ujarnya.

Menurut Wapres, dalam era reformasi ini fungsi KORPRI  perlu diperbaharui. Namun perbaikannya jangan sampai mengorbankan hasil yang telah dicapai, yakni mempersatukan pegawai negeri di Republik Indonesia ini. KORPRI sebagai wadah pegawai harus dijaga, meski anggota mepunyai kebebasan, tetapi harus dalam konteks persatuan dan kesatuan.

Lebih lanjut dikatakan, dulu ada kritik, karena KORPRI  dimanfaatkan oleh kekuasaan. Kalau sudah jadi kekuatan politik praktis, maka fungsinya bukan lagi sebagai pemersatu. “Seperti halnya TNI, kalau pecah-pecah, yang rugi bangsa Indonesia,” tambah Boediono.

Dikatakan juga, bahwa reformasi dihadapkan pada beberapa kerawanan, bahkan ancaman. Hal itu bisa timbul karena sistem demokrasi yang tiba-tiba mandek, dan akhirnya gagal, misalnya  seperti kabinet yang jatuh bangun pada orde lama. Dalam situasi seperti itu tak mungkin ada kebijakan yang efektif. Kerawanan juga bisa terjadi kalau ada erosi atau degenerasi, penurunan kualitas sistem demokrasi. Ini bisa terjadi, karena pemegang kekuasaan mencampur adukkan dengan kepentingan privat, yang wujudnya bisa macam-macam.

  Money politic, tambah Wapres, juga  bisa mengakibatkan degenerasi. Karena esensi money poliltic adalah suara rakyat yang bisa dikemas macam-macam. “Kalau suara rakyat dianggap ’suara Tuhan’, kemudian dikemas menjadi komoditi ekonomi, maka sistem demokrasi kita kehilangan landasan,” sergah Boediono.

Menurut Wapres, hal itu bisa terjadi, karena tidak adanya komitmen mendasar dari elit bangsa ini untuk membuat suatu sistem yang baik. “Tidak banyak yang menyisihkan waktu untuk menata aturan dasar. Ini tugas kita semua, dan bagi yang menyayangi NKRI akan terpanggil,” ucapnya.

Ditambahkan, degenerasi juga bisa terjadi karena politisasi birokrasi. Kalau birokrasi sudah masuk dalam ranah politik praktis, maka kualitas  kebijakan publik maupun  pelayanan publik  jangan diharapkan optimal, karena sudah terpecah, melenceng,  bukan lagi untuk melayani rakyat.

Sebagai pemersatu, KORPRI telah membentengi birokrasi untuk tidak berpolitik praktis. Karena itu, Wapres minta agar peran KORPRI direvitalisasi. “Pikirkan kembali fungsi utama itu,” ujarnya.

Terkait dengan reformasi  birokrasi, Wapres mengatakan bahwa semangatnnya adalah melakukan perubahan secara terkoordinasi, tidak dilepas seperti revolusi, dan harus melakukan sesuatu yang terprogram.

Artikel : http://www.menpan.go.id/berita-terkini/226-wapres-fungsi-korpri-sebagai-pemersatu-tetap-relevan (2010)

ULASAN

Setiap aparatur negara tentu memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga tersebut. Sebagai Negara yang memiliki tujuan dan cita-cita, Indonesia tentu terus berupaya memperbaiki, memperbaharui serta mengoptimalkan fungsi lembaga negara sekaligus kinerja lembaga negara tersebut. Hambatan politik dan upaya-upaya yang tidak bertanggung jawab seringkali menjadi hambatan dan tidak sesuainya fungsi lembaga negara. Untuk itu perlu ada usaha setiap pelaku pemerintahan untuk mengoptimalkan fungsi tersebut dan memperbaiki kinerja guna terciptanya tujuan dari lembaga negara tersebut serta tentunya dukungan dari rakyat

KAA MOMENTUM PERDAMAIAN DUNIA

kaa1

ARTIKEL : KONFERENSI ASIA AFRIKA (KAA)

Momen bersejarah Konferensi Asia Afrika menginjak usia ke-60 pada 2015 ini. Peringatan konferensi yang sangat berpengaruh terhadap perdamaian dunia tersebut akan berlangsung 19-24 April di Bandung dan Jakarta. Pada konferensi pers di Istana Presiden, Jum’at (9/1), Menteri Luar Negeri Retno P Marsudi menyatakan bahwa Pemerintah akan mengundang 106 wakil negara dan 19 organisasi internasional untuk berpatisipasi dalam acara tersebut. Tema yang akan diusung dalam Peringatan ke-60 tahun Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika adalah “Penguatan Kerjasama Negara Selatan-Selatan”. “‎Tema yang akan kita jual dalam peringatan 60 tahun KAA adalah perkuatan, straigthening, kerjasama selatan-selatan. Akan tetapi, pada saat yang sama kita juga menginginkan agar kerjasama selatan-selatan ini juga memberikan kontribusi terhadap upaya untuk mempromosikan perdamaian dan kesejahteraan dunia,” paparnya. Rangkaian kegiatan yang direncanakan meliputi pertemuan internal antarwakil negara pada 19-23 April 2015 di Jakarta. Rencananya dimulai pertemuan tingkat pejabat tinggi, diteruskan dengan pertemuan tingkat menteri, dan diakhiri dengan pertemuan tingkat kepala negara/pemerintahannya. Sementara itu, acara puncak peringatan akan berlokasi di Bandung, tepatnya di Gedung Merdeka yang sekarang disebut sebagai Gedung Asia Afrika. Gedung tersebut adalah lokasi dimana Konferensi Asia Afrika dulu dilaksanakan pada 1955.Selain itu, ada beberapa acara besar lainnya yang akan digelar di Bandung seperti Asia Afrika Carnival dan Asia Afrika Forum Bisnis. Ridwan Kamil selaku Walikota Bandung berencana akan memberlakukan hari libur pada 24 April 2015 sehingga warga Bandung dapat bergabung dalam perayaan tersebut. Ia mengatakan bahwa tidak kurang dari 15 acara tingkat nasional akan disusun menuju peringatan puncak di Bandung.Selain itu, pada acara itu akan digelar konferensi HAM dan teknologi.Pihaknya juga akan mengundang CEO bisnis dunia. “Akan ada parade lebih dari 100 negara peserta yang tampil dengan kostum nasional disertai musik masing-masing negara, mereka akan menampilkan budaya sendiri. Peringatakan Konferensi Asia Afrika tahun ini diwarnai banyak musik dan warna, pasti akan sangat berkesan,” tambah Ridwan Kamil. Sementara itu, Presiden Indonesia, Joko Widodo, menyatakan bahwa ini adalah momen yang sempurna bagi dunia untuk mengingat bahwa Indonesia telah memainkan sejarah penting dalam sejarah dunia. Ia berharap bahwa peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika dapat menghidupkan hal itu dan meminta agar semua pihak bisa mempersiapkan Peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 dengan baik. “Kita tahu ini adalah sebuah momentum yang sangat baik bagi negara kita untuk kembali mengingatkan kepada dunia bahwa kita mempunyai peran yang sangat besar pada saat itu dan kita ingin memori dan ingatan itu kita ingin angkat kembali,”jelas Jokowi. Oleh sebab itu, lanjut Jokowi, Indonesia harus mempersiapkan peringatan KTT Asia Afrika dengan baik. Mulai dari akomodasi, logistik, pengamanan protokol, dan juga dari segi petugas kesehatan. “Karena praktis waktunya tinggal 3 bulan lagi,” tegas Jokowi. Konferensi demi Perdamaian Dunia Konferensi Asia Afrika diadakan usai Perang Dunia II, ketika kondisi keamanan dunia belum stabil dan terjadinya Perang Dingin antara Amerika Serikat (pemimpin Blok Barat)dan Rusia (pemimpin Blok Timur). Kedua kekuatan besar yang saling berlawanan dan mencari dukungan dari negara-negara di Asia Afrika tersebut juga saat itu terus mengembangkan senjata pemusnah massal sehingga situasi dunia selalu diliputi kecemasan terjadinya perang nuklir. Dari sinilah negara-negara yang baru merdeka menggalang persatuan mencari jalan keluar demi meredakan ketegangan dunia. Pemerintah Indonesia, melalui saluran diplomatik melakukan pendekatan kepada 18 Negara Asia Afrika untuk mengetahui sejauh mana pendapat negara-negara tersebut terhadap ide pelaksanaan Konferensi Asia Afrika demi meredakan ketegangan dunia. Ternyata umumnya mereka menyambut baik dan menyetujui Indonesia sebagai tuan rumah konferensi. Termasuk pula dukungan dan desakan dari Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India yang berharap segera melaksanakan konferensi setelah melakukan pertemuan langsung dengan Perdana Menteri Indonesia, Ali Sastroamidjojo. Demi menggagas konferensi, pada 28 – 29 Desember 1954, atas undangan Perdana Menteri Indonesia, para perdana menteri peserta Konferensi Kolombo (Indonesia, India, Pakistan, Birma, Ceylon) mengadakan pertemuan di Bogor pada 28-31 Desember 1954 untuk membicarakan persiapan Konferensi Asia Afrika. Pertemuandi Bogor berhasil merumuskan kesepakatan tentang agenda, tujuan, dan negara-negara yang diundang pada Konferensi Asia Afrika, termasuk persiapan penyelenggaraan KAA. Lima perdana menteri yang hadir dalam pertemuan di Bogor adalah: Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo dari Indonesia, Perdana Menteri Jawaharal Nehru dari India, Perdana Menteri Mohammad Ali Jinnah dari Pakistan, Perdana Menteri Sir John Kotelawa dari Srilanka, dan Perdana Menteri U Nu dari Myanmar. Kelima tokoh itulah yang kemudian dikenal sebagai Pelopor Konferensi Asia Afrika dengan hasil kesepakatan yang kemudian dikenal sebagai Konferensi Panca Negara dan Indonesia dipilih menjadi tuan rumah konferensi tersebut dimana Presiden Soekarno sebagai pemimpinpertemuan menunjuk Kota Bandung sebagai tempat berlangsungnya konferensi. Konferensi Asia Afrika dilaksanakan Bandung dan dibuka oleh Presiden Soekarno. Para pemimpian negara yang hadir adalah: Jawaharlal Nehru dari India, Sir John Kottalawala of Srilanka, Muhammad Ali dari Pakistan, Norodom Sihanouk dari Kamboja, U Nu dari Myanmar, Abdel Nasser dari Mesir, Zhou En lai dari China, dan lainnya. Konferensi Asia Afrika di Bandung berhasil meraih kesuksesan baik dalam merumuskan masalah umum, menyiapkan pedoman operasional kerjasama antarnegara Asia-Afrika, serta menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia. Hasil dari pertemuan tersebut kemudian dikenal sebagai “10 Dasasila Bandung” dimana di dalamnya memuat cerminan penghargaan terhadap hak asasi manusia, kedaulatan semua bangsa, dan perdamaian dunia. Berikut adalah isi Dasasila Bandung :

1. Menghormati hak-hak asasi manusia sesuai dengan Piagam PBB

2. Menghormati kedaulatan wilayah setiap bangsa

3. Mengakui persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa baik besar maupun kecil

4. Tidak melakukan campur tangan dalam soal-soal dalam negara lain

5. Menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian atau secara kolektif

6. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain

7. Tidak melakukan agresi terhadap negara lain

8. Menyelesaikan masalah dengan jalan damai

9. Memajukan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya

10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional

Setelah kesepakatan dari Konferensi Asia Afrika di Bandung disusun, satu per satu negara di Asia dan Afrika memperjuangkan serta memperoleh kemerdekaannya. Hal ini jugalah yang memupuskan niatan kubu Blok Barat seperti Inggris, Belanda, Perancis dan Spanyol untuk meneruskan penjajahan dalam bentuk neokolonialisme.

artikel oleh : https://www.google.co.id/search?sclient=psyab&site=&source=hp&q=kaa+2015&oq=kaa+2015&gs_l=hp.3…906249.910377.0.911102.9.9.0.0.0.0.0.0..0.0.msedr…0…1c.1.64.psyab..9.0.0.0.m1zjiuiQ8FU&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.&bvm=bv.92291466,d.c2E&biw=1242&bih=594&dpr=1.1&ech=1&psi=tldEVZK6AoyfugS8t4DgCg.1430542257634.4&ei=tldEVZK6AoyfugS8t4DgCg&emsg=NCSR&noj=1

ANALISA

HAM dan perdamaian merupakan hal yang diperjuangkan bersama oleh dunia. Semenjak adanya ketegangan dunia pasca Perang Dunia ke II, perdamaian tentu menjadi sesuatu yang mahal yang harus diperjuangkan. Ketegangan yang terjadi antara negara-negara adidaya tentunya menimbulkan kekhawatiran dunia, khususnya negara-negara Asia-Afrika. Upaya meredam ketegangan, Indonesia berhasil mempelopori 18 negara Asia-Afrika untuk menggalang persatuan mencari jalan keluar demi meredakan ketegangan dunia. Lahirlah Konferensi Asia Afrika (KAA), suatu bentuk pertemuan yang berpengaruh terhadap perdamaian dunia. Konferensi Asia Afrika ke 60 di tahun 2015 ini tentunya menjadi momentum yang di sorot dunia. Lewat konferensi ini, negara-negara Asia Afrika mengupayakan bagaimana perdamaian dunia bisa terwujud dengan kesepakatan yang artinya tidak memberatkan dan tidak merugikan satu pihak (Negara) apalagi menimbulkan konflik. Selain perdamaian, masalah kesejahteraan, peningkatan ekonomi, kesetaraan dan pembebasan dari penjajahan merupakan hal-hal yang menjadi pokok penting terselenggaranya KAA. Indonesia khususnya, yang juga memegang peran penting dalam sejarah perdamaian dunia dan tuan rumah dalam penyelenggaraan KAA. Momen ini membuka kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam perdamaian dunia dan mampu menjadi negara yang diakui dan diperhitungkan di mata dunia.

KESIMPULAN

KAA wujud upaya dalam kerjasama antar Negara khususnya Negara-negara Asia-Afrika. Bagi Indonesia, KAA penting jika itu menyangkut peningkatan kesejahteraan warga negaranya. Penting diingat bahwa jangan sampai penyelenggaraan KAA ini justru memberatkan lain pihak terutama warga negaranya. KAA penting diteruskan demi mewujudkan cita-cita Indonesia dan cita-cita dunia.

Previous Older Entries

Tulisan-tulisan ku

Oktober 2017
S S R K J S M
« Jul    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
%d blogger menyukai ini: